Senin, 16 Februari 2009

PEMILU DAMAI

PEMILU DAMAI
untuk Maluku Utara
 
Tak lama lagi hasil Pilkada di Propinsi Maluku Utara akan diumumkan 10 Februari 2009 nanti dengan melewati sebuah proses yang sangat panjang.siapkah yang akan memimpin Maluku utara???
subtansial Pemilu akan dilakukan pada bulan April 2009. Dan sudah menjadi tradisi ‘demokrasi’, tensi politik di tiap Kota yang akan cukup tinggi. Selain itu, para calon yang akan rencananya akan bertarung, sejak 5 bulan terakhir telah memulai politik ‘tebar pesona’.
Terlepas dari politik ‘tebar pesona’ yang sementara berlangsung, ada hal yang sangat subtansial yang terkadang memiriskan hati kita, manakalah melihat dan mendengar di media, Pilkada yang seharusnya berfungsi untuk pendidikan dan penguatan Partisipasi politik lokal harus berakhir dengan kekerasan antar pendukung, seperti yang terjadi di Maluku Utara, Sulsel, Kendari atau Gorontalo. Dan bukanlah hal yang tidak mungkin konflik Pilkada yang kerap mewarnai proses demokrasi didaerah.
Konflik antar masyarakat yang kerap terjadi dalam Pilkada tidaklah berdiri sendiri.ada lima sumber konflik dalam Pilkada, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil Pilkada. Pertama, mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah dan darah. Kedua, kampanye negatif (black campaign) antarpasangan calon Kepala Daerah (KD). Ketiga, premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Keempat, manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil Pilkada. Kelima, perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan
Selain itu, konflik yang kerap berakhir dengan kerusuhan sosial bisa terjadi karena ada persepsi bahwa pilkada merupakan pertarungan zero sum game, lemahnya kultur “orang kalah yang baik”, lemahnya kapasitas lokal mengelola konflik, kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama.
Pendidikan politik masyarakat, selain upaya nyata untuk meminimalisir terjadinya konflik horizontal, juga merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi, dan pada akhirnya Pemilu bukan saja menghasilkan ‘siapa yang menang’ dan ‘siapa yang kalah’. Tetapi lebih dari itu, yakni meningkatnya kapasitas politik masyarakat. Kondisi ini menjadikan masyarakat bisa mengembangkan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang dihadapinya. Dari situlah akan tumbuh rasa percaya diri terhadap sesama warga yang merupakan modal sosial untuk terjadinya perubahan yang kearah lebih demokratis.Selain konsistensi lembaga penyelenggara Pemilu, kesadaran politik rakyat merupakan faktor penting yang bisa menjadikan Pemilu didaerah menjadi demokratis atau berakhir dengan konflik. Selama ini, alasan rakyat melakukan aksi demonstrasi yang kemudian berakhir dengan kekerasan biasanya bermuara pada persoalan ‘keadilan’, alam demokrasi telah membuat rakyat menjadi lebih peka terhadap apa yang terjadi, situasi seperti ini makin mengerucut bila para elite politik membubuhinya dengan isu sentimen SARA.
Realitas hari ini didaerah yang akan melakukan Pemilu telah dipenuhi dengan simbol-simbol primodial ataupun isu kampanye yang mengatasnamakan Suku, agama dan Ras (SARA) , tentu saja akan semakin membuat rakyat terkotak-kotak dalam kepentingan yang berbeda. Demokrasi dalam pluralitas dan multikultural akan menjadi masalah sendiri bila tidak diberlakukan sebagaimana adanya
Dalam suatu sistim demokratik, sangat pasti rakyat masih memerlukan peningkatan pemahaman tentang ide-ide demokrasi dan suatu komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena demokrasi bukanlah suatu utopia dan masyarakat memerlukan pemahaman guna menumbuhkan kesadaran politik serta mencegah warga negara untuk tidak apatis, sinis apalagi anarkis.
Tanpa adanya kesadaran politik atau melek politik, rakyat mengalami kesulitan dalam menentukan preferensi politiknya, termasuk dalam hal mengaktualisasi hak-hak politiknya. Sistem Pilkada tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat, tetapi juga menghasilkan pemipin daerah yang bisa menjalankan mandat politik yang diberikan oleh rakyat.
Mari barenti baku iri
mari sama baku pegagng tangan baku bekeng bae maluku utara

Tidak ada komentar:

Posting Komentar