BERITA Kabar dari Maluku Utara…….

Anggaran Pendidikan di Malut mencapai Rp. 60 milyar
Ternate : Pemerintah daerah Maluku Utara (Malut) membantah kalau anggaran pendidikan yang di plot dalam APBD tahun 2009 sangat minim, menyusul tudingan dari sejumlah LSM di Malut yang menyatakan anggaran pendidikan hanya Rp. 25 milyar. Ketua Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut Muhajir Marsaoli mengatakan secara keseluruan anggaran pendidikan di Maluku Utara mencapai Rp. 60 milyar, namun yang di plot ke Dinas Pendidikan hanya Rp. 25 milyar. Sementara anggaran yang mendukung fungsi pendidikan berada di dinas Pekerjaan Umum dan Badan Diklat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Lanjut Muhajir selain di 3 SKPD tersebut, anggaran pendidikan di Malut juga melekat di Sekertriat daerah yang di peruntukan bagi masyarakat yang ingin melakukan studi ke jenjang Strata 2.Muhajir menambahkan sekitar 90 % anggaran APBD adalah dana transfer dari pemerintah pusat dimana anggaran yang telah memperhitungkan anggaran pendidikan , sementara pendapatan asli daerah hanya 10 % atau sekitar Rp. 80 milyar.
------------------------------------------------------------------------------------
Komisi B DPRD Malut Mengusir 3 Staf Dinas
Kehutanan Saat Melakukan Rapat

Ternate : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut) mengusir 3 staf dari Dinas Kehutanan Malut saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Malut. Padahal pertemuan tersebut sempat berlangsung selama 15 menit. Juru Bicara Komisi B DPRD Malut yang membidangi Pertambangan dan Kehutanan Nasrun Abdulah Djabir mengatakan pengusiran 3 Staf Dari Dinas Kehutanan di sebabkan karna Kepala Dinas Kehutanan tidak menghadiri rapat tersebut, namun di wakili oleh staf.
Alasan Nasrun jika staf dinas kehutanan yang mengikuti pertemuan, maka mereka tidak berani mengambil keputusan,
DPRD Kata Nasrun mengancam akan memanggil paksa Kadis Kehutanan dengan menggunakan bantuan kepolisian, sebab Kadis Kehutanan sudah 3 kali di undang, namun tetap mangkir.
Nasrun menambahkan rencana pertemuan dengan Dinas Kehutanan Malut adalah untuk membicarakan ganti rugi akibat pengrusakan wilayah adat di kabupaten Kepulauan Sula yang di lakukan oleh PT. Sula Mandiri.
--------------------------------------------------------------------------------
Penyidikan Kasus Halsel Ekspres Tidak Dilanjutkan Lagi
(Tidak Terdapat Unsur Korupsi Berupa Kerugian Negara)

Ternate – Kasus dugaan korupsi pembelian kapal cepat Halsel Ekspress yang saat ini ditangani pihak Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Malut, dipastikan tidak akan dilanjutkan proses penyidikannya ke tingkat penuntutan.
Pasalnya, kasus yang sudah dua tahun disidik ini, tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus ( Aspidsus ) Kejati Malut Tatang Sutarna SH yang ditemui kemarin. Menurut mantan Kepala Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Ciamis Jawa Barat ( Jabar ) ini, kapal yang dibeli seharga Rp. 14 Milliar ini, meski berdasarkan Keputusan Presiden ( Kepres ) Nomor 80 tahun 2003 tentang proses pelelangan barang dan jasa, terdapat perbuatan hukum karena proses pembeliannya tidak melalui proses tender sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 kepres tersebut, namun dari unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat kerugian negara.
Sebab kata dia, berdasarkan hasil audit, BPKP ( Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Ambon selama kurang lebih 8 bulan terkait dengan besarnya harga kapal, tidak ditemukan adanya kerugian Negara yang timbul dari pembelian kapal itu. ” Sudah dilakukan audit oleh BPKP Ambon selama 8 bulan namun tidak ada kerugian Negara, atau kemahalan dalam pembelian kapal tersebut,” ucap Tatang, yang belum lama ini menerima tim BPKP Ambon yang datang Kejati Malut Jumat ( 13/2 ) akhir pekan lalu..Sehingga, menurut dia, kasus ini tidak ada kerugian Negara dan kemahalan dalam pembelian kapal cepat tersebut, kasus ini tidak bisa lagi dilanjutkan ke penuntuta, karena korupsi harus terpenuhi semua unsur,” katanya. Ia juga menambahkan, mengingat tim Kejati Malut tidak memiliki tim ahli untuk menelii dan menentukan besarnya harga kapal yang dimaksud, sehingga , pihak Kejati Malut meminta bantuan ke tiga perusahaan perkapalan, yakni Sucofindo, BKI, dan ITATS.
”Dan menurut Sucofindo harga kapal berkisar Rp. 16 Milliar, sementara dana yang dikeluarkan untuk pembelian kapal Rp. 14 Milliar,” jelas Tatang. Tatang juga menjelaskan, bahwa dirinya melalui PPAT telah mengecek uang pembelian kapal cepat tersebut sampai ke Jepang, namun dari tiga kali pengiriman uang tersebut tidak ada yang mengalir ke rekening Bupati Muhammad Kasuba. (doank)
-----------------------------------------------------------------------------------
Polres Bekuk 3 Provokator Selebaran SARA

Malut Post, 16 Februari 2009Labuha – Aparat kepolisian Resort ( Polres ) Halsel, akhir pekan lalu membekuk tiga warga Halsel yang diduga penyebar selebaran berbau SARA di sejumlah desa sekitar Labuha, belum lama ini.pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan setelah polisi melakukan pengembangan penyidikan atas adanya temuan selebaran yang isinya menyudutkan sejumlah pihak belum lama ini.
Ketiga oknum provokator itu, jelas Kapolres, adalah warga Halsel, ketiganya mengedarkan selebaran di sejumlah desa di Bacan, terutama Labuha, Kupal dan Sayoang.Meski ketiganya


Kapolres Halsel, AKBP Dharma Leledapang, mengungkapkan, ketiga oknum itu, masing-masing AD, SU dan ON ditangkap
telah ditangkap, polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap otak pelaku dibalik selebaran itu. “ Kita juga akan mencari pelaku intelektual lahirnya selebaran itu,” ungkap Kapolres.Kapolres mengatakan, kasus itu akan di ungkap tuntas untuk mendukung terjaminnya keamanan di Halsel. “Jika ada yang mengganggu ini harus bersama-sama melakukan pencegahan. Kita beda pendapat itu hal yang wajar. Tetapi tidak melakukan provokasi dan menghasut, jelas Kapolres.
Sekedar diketahui, isi selebaran itu sendiri turut mendeskreditkan suku tertentu, dan mengadu domba bupati dan wakil bupati. ( Doank )
------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNITAS SENI BUDAYA HALMAHERA UTARA TERBENTUK

(13-02-2009)Dalam rangka mengembangkan bidang seni-budaya Halmahera Utara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar pertemuan dengan para pemerhati seni-budaya daerah ini. Pertemuan berlangsung pada 2 Pebruari 2009 dan bertempat di pendopo kantor bupati. Pertemuan ini dibuka oleh Asisten Bidang Pemeritahan Setda Halmahera Utara, Rakib Sakola, SH.Lewat sambutan, Asisten Bidang Pemerintahan menyampaikan bahwa Budaya Hibualamo sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu atraksi dalam menarik wisatawan. "Untuk itu saya harapkan lewat pertemuan ini bisa menggali kebudayaan kita" harapnya.
Acara yang dipandu oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini menghasilkan satu kesepakatan untuk membentuk suatu wadah bernama Komunitas Seni Budaya Halmahera Utara dengan Ir. Jesaya Banari sebagai kordinatornya.
Wadah komunitas seni budaya ini disambut baik oleh para peserta. Hal ini membawa pengaruh positif terhadap generasi muda khususnya mereka yang mempunyai bakat di bidang tarik suara. Di samping itu, berbagai jenis budaya daerah juga akan dikembangkan dan dipertunjukan dalam bentuk pentas terbuka. (Doank)
----------------------------------------------------------------------------------
Semangat kekeluargaan warna pembahasan Aset Penyerahan Aset
Pemda Halteng dan Pemkot Tikep

Selasa, 17 February 2009,Pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Kota Tidore kepulauan guna membahas asset pemda Halteng yang masih berada di wilayah Hukum Kota tidore berlansung dengan semangat dan dilandasi dengan rasa kekeluargaan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang rapat Lantai II Kantor Bupati Halteng itu Dihadiri dari Pemkot Tidore Walikota Ahmad Mahifa, Wakil Ketua DPRD H.Kader majid , Sekot Ibrahim Marajabesy, Assisten I M. Taher Wanboko, Asisten III Dra. HJ. Kartini Elake dan sejumlah kepala SKPD diantara kepala Inspedktorat Husni Husain, Ka Dispenda H. SY Hasanuddin, Kadis Kesehatan dr Harun Konoras, Kabag Umum H.Husain Alting, Kabag Hukum Bonita Manggis, Kabag Pemerintahan Hamid Abdullah, Kabag Keuangan Hj Kartini Hadadi, Kepala Pertanahan Abubakar Romidar dan Kekwan Yusuf Tamnge sedangkan dari unsur Dewan Tikep selain Wakil Ketua H. Kader Majid ada Ade Kama, Suhri Muhiddin, Gerson Lolorie, Amrin Salasa dan Samaun Hamisi,s edangkan dari pemda Halteng adalah Wakil Bupati Gawi Abas, Sekda Basri Amal, para asisten dan sebagian besar kepala SKPD serta sejumlah anggota DPRD diantaranya Ahlan Jumadil, Bustamir Arsad, Abd Rahim Ode Yani, Munandar Zakaria, Halid Langkara Dan Ridwan
karena kedua klub adalah klub besar dan mempunyai target untuk juara Liga Champions musim ini. Manchester united seperti kita ketahui bersama merupakan juara liga champion musim lalu (2007/2008) sedangkan Inter Milan adalah raja Serie A tiga musim berturut-turut. Hadi.Unsur Dewan Kota Tidore Kepulauan yang berjumlah 25 orang.untuk itu Wakil Bupati Gawi Abas Berharap agar dalam menyelesaikan persoalan ini dengan mengedepankan asas kekeluargaan, kebersamaan dengan tidak mengabaikan aturan-aturan yang ada.. Sementara itu Sekda Halteng Basri Amal sebelum menyerahakan kepada Wakil bupati Gawi Abas untuk memimpin Rapat mengatakan, bahwa Kab Halteng telah
dibekali dengan kesepakatan yang telah ditandatangi oleh kedua daerah ini pada tahun 2005 oleh Bupati Hasan Husain Doa dan dari walikota saat itu adalah Mahmud Andrias yang diketahui oleh propinsi dan dari Depdagri namun ada beberapa hal yang pemda Halteng masih ingin dipertahankan yaitu Ito gapura, dan rumah dinas kediaman Bupati, walaupun itu pahit kami dari Pemkab Halteng ini berkeinginan agar itu masih menjadi asset kita, tetapi kalau itu tidak karena dari aspek kesejarahan dan lain-lain maka itu juga tidak menjadi sebuah pemaksaan kehendak tetapi ada solusi lain kata Sekda Basri amal yang bisa menggantikan asset pemda Halteng.senada dengan Sekda Basri Amal, WAkil Bupati Gawi Abas malah kembali mempertanyakan kalau Rumah dinas Bupati mau di ambil Alih oleh Pemkot kira-kira kompenisasinya seperti apa, kami juga tidak mau kalau diberikan financial tetapi
kalau boleh dibangun sebuah Rumah atau mes sebagai kompesasi yang akan menjadi asset Halteng di Tikep kata Gawi Abas. Halid Langkara anggota DPRD Halteng dan Asisten I M.Zen Umasangaji berpendapat sebaiknya ini tetap menjadi milik Pemda Halteng yang mempunyai nilai histories , sedang
kan asset-aset yang tidak berada di wilayah Hukum baik Pemkab Halteng Maupun Pemkot Tikep seperti asrama mahasiswa di sepakati asrama mahasiswa yang berada dimanado milik Pemkot Tikep, dimakasar asrama putra milki Tikep, asrama Putri milik Halteng sedangkan asrama mahasiswa di Jokjakarta adalah milik Pemda Halmahera Tengah
Pertemuan yang berlangsun dalam 2 sesi yaitu sesi pertama hingga pkl 13.00 untk rehat dan sholat kemudian sesi ke 2 dari pkl 14:00 hingga berakhir pkl 16.10 wit
Kendatipun rapat ini telah berakhir dengan kesepakatan bersama namun belum dapat ditandatangani berita acara penyerahan,kendati pun Bagian Hukum pemkot Tikep telah menyiapkan draf berita acaranya.Wakil Bupati Halteng Gawi Abas sebelum menutup pertemuan ini mengatakan point berita acara itu akan dipelajari dulu,karena Wakil Bupati yang mengikuti pertemuan maka Bupati Halteng yang akan menandatangani berita acara itu nanti di Kota Tidore Kepulauan.

Dari Weda Staf Humas Halteng Husen Umagapi.(Doank)

sumber berita dari Websaite masing-masing Kabupaten Daera(propinsi,halteng,halut,halsel,haltim)